Skip to main content

kabupaten pelalawan dalam angka 2017

kabupaten pelalawan dalam angka 2017

kami bangga menjadi warga pangkalan kerinci kabupaten pelalawan yang masa masa sekolah kami didukung atas kehadiran PT.RAPP. dukungan PT RAPP yang paling membawa perubahan di yaakni dalam bidang pendidikan dan membawa banyak perubahan, salah satunya adalah keluarga kami yang menggantungkan hidup dari perusahaan ini. Bapak kami adalah karyawan di perusahaan yang saat ini sedang dalam kesusahan terkait dengan Permen yang kontroversial, Bahwa perluasan makna fungsi pokok hutan sebagai ekosistem gambut dalam Pasal 1 angka 15 Permen P.17/2017 yang implementasinya menimbulkan dampak . kami bangga menjadi Bagian dari #RAPP #APRILGROUP #SAVERAPP #STOPPHK #ProudOfApril

Bupati Irwan Curhat ke DPD RI Soal Perdagangan Lintas Batas


Metroterkini.com - Bupati Kepulauan Meranti Riau Drs. H.Irwan, M.Si bersama Legislatif, dan Forkopimda tak pernah menyerah memperjuangkan kebijakan khusus, perdagangan lintas batas untuk Meranti yang diyakini dapat mengangkat taraf ekonomi masyarakat Meranti, kali ini melalui Legislator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jakarta, Bertempat diruang rapat Komite I, Lantai II Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Senin (16/10/2017).

Hadir dalam rapat tersebut Anggota DPD RI Provinsi Riau Drs. H. Abdul Ghafar Usman MM, Dr. Hj. Maimanah Umar, H. Ahmad Kanedi SH MH, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Wadirkrimsus Polda Riau, Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek, Asisten I Sekdakab. Meranti Jonizar, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Anggota DPRD Meranti Dedi Putra, H. Zubiarsyah, Kepala Dinas Perindag Meranti H. Azza Fahroni dan lainnya.

Rapat koordinasi bersama Kementrian/lembaga serta instansi terkait itu juga untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Riau khususnya di Kepulauan Meranti yang disampaikan ke  anggota DPD RI saat melaksanakan kegiatan di Riau dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat baru-baru ini. Dimana untuk menyelesaikan masalah ekspor dan impor serta fasilitas perdagangan lintas batas yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Meranti memerlukan kebijakan Nasional karena diluar kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah.

Dalam pemaparannya dihadapan anggota DPD RI, perwakilan Kementrian dan Lembaga terkait, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si menyebutkan, Kabupaten Kepulauan Meranti menyandang status sebagai Kabupaten paling miskin di Provinsi Riau dengan tingkat kemiskinan masyarakat mencapai 30 persen. Hal itu semakin parah sejak dilakukannya pengetatan barang masuk (Import) dan keluar (ekspor) ke Malaysia khususnya Batu Pahat sehingga turut memicu semakin meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang berada di pulau-pulau Kabupaten Meranti.

Meranti sebagai salah satu daerah yang memproduksi Sagu terbesar di Indonesia, belum memberikan manfaat besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena hasil produksi Sagu Meranti yang dibawa ke Cirebon tidak dibayar tunai melainkan harus menunggu sampai 6 hingga 7 bulan setelah semuanya terjual, hal ini menyebabkan para petani di Meranti terjerat ijon. Para petani Sagu mau tak mau harus menjual hasil kebunya kepada pengusaha Tiong Hoa yang ada di Cirebon. Karena jika tidak hasil produksi Sagu Meranti yang cukup besar tidak ada yang membeli. Dari kasus ini Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si meminta DPD RI untuk menjembatani kepada Kementerian Perdagangan memberikan solusi dengan cara menugaskan Bulog untuk membeli produksi Sagu Meranti yang jumlahnya sangat banyak (200 ribu Ton/tahun). Dengan begitu pasar dan harga Sagu produksi masyarakat Meranti dapat terjamin.

"Ini potensi yang sangat baik dalam upaya mengembangkan ekonomi rakyat kalau pemerintah mau campur tangan dalam hal tata kelola Sagu masalah yang dihadapi para petani Sagu di Meranti dapat dituntaskan, jika tidak nasip mereka akan terus berakhir ditangan rentenir yang hanya mengambil keuntungan yang besar sementara masyarakat tidak mendapat apa-apa," jelas Bupati.

Selanjutnya Bupati menjelaskan, Meranti dan daerah lainnya di Riau Riau serta Kepulauan Riau termasuk Sumatera Selatan, merupakan daerah pengekspor kelapa terbesar. Tercatat jumlah kelapa yang dikirimkan ke Batu Pahat Malaysia tiap bulannya mencapai 9 juta butir. "Ini data real yang saya dapatkan dari peninjauan langsung ke Batu Pahat," aku Bupati.

Namun akibat tidak adanya sentralisasi penampungan hasil perkebunan khususnya kelapa oleh Pemerintah RI memicu terjadinya permainan oleh kartel besar bekerja sama dengan para tengkulak yang menyebabkan jatuhnya harga beli kelapa.

"mirisnya harga kelapa yang harusnya busa dijual 2500 sam 2900 perbutir hanya dibeli oleh tengkulak 1500. Sementara harga di Malaysia masih tinggi. Hal ini tentu turut menyulitkan ekonomi masyarakat petani di Kepulauan Meranti," ujar Bupati.

"Ini terjadi akibat adanya kartel yang dibuat oleh pengusaha Malaysia yang bekerjasama dengan para tengkulak yang ada di Meranti, hal ini dapat dibuktikan jika petani menjual langsung dapat dipastikan sesampai di Batu Pahat akan ditolak karena tidka mendapat izin dari pengusaha yang ada di Malaysia (Fama)," tambah calon Gubernur Riau itu.

Seperti diketahui setiap hari di Batu Pahat membongkar kelapa yang berasal dari Meranti, Indra Giri Hilir, Pelalawan, Sumatera Selatan dan lainnya kurang lebih 300 ribu butir/hari. Khusus dari Meranti sebanyak 2 juta butir perbulan.

"Ini juga harus kita selesaikan bagaimana kita mengatur kelapa dapat menjadi komoditi terbatas, UU No. 7 Tahun 2014 bahwa pemerintah melalui Kementrian Perdagangan bisa saja membuat pusat komodity atau pasar lelang sehingga kelapa yang dijual di Malaysia adalah kelapa yang berasal dari pasar lelang bukan dari tengkulak," paparnya.

Bupati menegaskan jika Pemerintah Pusat memang pro kepada rakyat, untuk mengurangi kemiskinan di daerah terluar Indonesia ini masalah tersebut harus bisa di bereskan bersama-sama.

Yang terakhir titipan masyarakat yang disampaikan Bupati kepada pihak DPD RI adalah terkait FTZ, menurut Bupati Meranti layaknya Karimun yang nota bene berbatasan langsung dengan negara tetangga hendaknya mendapat fasilitas yang sama.

"Beras dan Gula, buah-buahan dan komoditi pokok lainnya dapat bebas masuk sehingga harga barang barang ini tidak mahal seperti saat ini," jelas Bupati.

Fakta saat ini selisih harga Gula dan Beras di Meranti dan Karimun terpaut jauh, jika Gula di Karimun perkilonya dapat dibeli dengan harga 10 ribu maka di Meranti mencapai 15 ribu rupiah. Begitu juga komodity besar dan lainnya.

"Sebagai sesama warga negara Indonesia masyarakat di Meranti serasa diperlakukan tidak adil," ungkap Bupati.

Sebagai kepala daerah dan Legislatif di Meranti seperti diakui Bupati, acap kali dikatakan oleh masyarakat jika tidak bisa memperjuangkan aspirasi itu tak ada gunanya ada Kepala Daerah, DPR dan Wakil Rakyat.

Fakta saat ini dengan tidak adanya fasilitas FTZ, barang yang masuk dari Batu Pahat dan Malaysia banyak ditangkapi oleh aparat mulai dari Bea Cukai, Pol Air hingga BP POM, dan TNI AL. Tetapi sebaliknya jika kita bawa barang ke Malaysia mendapat penjagaan dari tentata Diraja Malaysia.

"Saat ini kita jangan hanya bisa mengeluarkan aturan bagaimana melarang dan menangkap, tetapi apa solusi bagaimana rakyat kita agar bisa makan, kami memahami peran Bea Cukai dan aparat lainnya di daerah yang hanya menjalankan perintah pusat, untuk itulah kami mengadu ke Senayan agar diberikan solusi," harap Bupati lagi.

Menurutnya lagi dampak dari kemiskinan di Meranti, jika masyarakat lapar maka dapat berbuat macam-macam, mulai dari tingginya angka kriminalitas hingga munculnya keinginan memisahkan diri dari NKRI karena dianggap tidak mendapat perhatian dari pusat.

Selain itu Bupati juga menyampaikan permintaan masyarakat agar Meranti dapat menjadi daerah pengimpor buah-buahan, karena diwaktu tertentu khususnya saat Imlek masyarakat Tiong Hoa yang ada di Meranti membutuhkan buah-buahan yang banyak, dan selama ini kebutuhan itu hanya bisa dipasok dari Medan.

Mendengar aspirasi masyarakat yang dipaparkan oleh Bupati anggota DPD RI yang juga menjadi pimpinan rapat Drs. H. Abdul Ghafar Usman MM, mengungkapkan akan menggunakan semua hak yang dimiliki DPD RI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Meranti tersebut. Termasuk menghadirkan pimpinan lembaga atau kementrian yang tidak mau menghadiri rapat bersama DPD RI. Sekedar informasi Dirjend Perdagangan yang telah diundang oleh DPD RI dengan alasan yang tak jelas tidak hadir dalam rapat tersebut.

"DPD memiliki hak mengatur, mengikat, memaksa kami juga dapat memanggil kembali Dirjend Perdagangan dan jika sampai 3 kali tidak datang maka akan kita lapor Presiden, dan jika tetap tidak datang dapat meminta aparat kepolisian untuk menjemputnya," jelas Ketua Rapat H. Abdul Ghafar Usman.

"Apapun yang disampaikan Pak Bupati akan kami sampaikan ke Kementerian Perdagangan," aku anggota DPD RI asal Riau tersebut.

Permintaan Bupati tersebut juga ditanggapi oleh Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, dirinya mengaku menyambut baik maksut dari Bupati Kepulauan Meranti namun ia menegaskan aktifitas ekspor dan impor untuk kemakmuran masyarakat dan petani serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat tidak boleh sembarangan tapi harus tetap terkontrol

Dijelaskannya, apa yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menindak aktifitas ekspor dan impor ilegal merupakan atensi dari Presiden RI agar kemakmuran bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat bukan perorangan atau kelompok.

Penangkapan barang import ilegal oleh Bea Cukai, dijelaskan Heru untuk menghindari maraknya aktifitas import ilegal yang dilakukan oleh para cukong yang acap kali memanfaatkan rakyat untuk dibenturkan dengan petugas Bea Cukai.

"Apa yang menjadi perintah harus kami laksanakan," ucapnya.

Sementara menyangkut keinginan masyarakat Meranti yang disampaikan oleh Bupati dalam sentralisasi ekspor hasil pertanian merupakan usulan yang baik karena disamping dapat memakmurkan petani, dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh aparat akan lebih mudah dan teratur. Namun usulan Bupati agar Bulog dapat menghandel hasil produksi perkebunan Meranti perlu kajian lagi karena menyangkut ketersediaan keuangan di Bulog sendiri.

 "Apa yang diusulkan Bupati sangat baik sentralisasi ekspor akan membuat administrasi lebih jelas, namun soal Bulog membeli hasil produksi perkebunan Meranti perlu pembicaraan lanjut karena menyangkut modal di Bulog apakah punya kemampuan untuk membeli atau tidak," jelas Heru.

Soal mencukupi kebutuhan hidup masyarakat akan bahan pokok, dikatakan Heru pernah disampaikannya kepada Presiden, dimana untuk barang yang menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa disupply dari sentra produksi didaerah, dapat dicarikan sumber Impornya untuk menyupply. Dengan catatan pajaknya jelas. "Kita tidak bisa membiarkan aktifitas penyeludupan," aku Heru.

Heru juga mengaku soal legalitas impor barang ini tidak hanya berada di level Bea Cukai tapi juga instansi terkait lainnya seperti Kementrian Perdagangan, BP POM, Dan lainnya.

Untuk kawasan FTZ dari informasi yang disampaikan Dirjend Bea Cukai Heru Pambudi, hanya diperbolehkan untuk Batam yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran komodity tertentu seperti rokok, beras dan gula.

Dalam rapat dihadapan penentu kebijakan pemerintah itu, soal penangkapan dan penyegelan barang import yang dinilai ilegal namun merupakan kebutuhan masyarakat di Meranti oleh BP POM RI beberapa waktu lalu, turut dikomentari oleh Wadirkrimsus Polda Riau, menurutnya inti dari proses penyidikan yang berujung pada penindakan hendaknya harus berlandaskan azas manfaat dan keadilan untuk masyarakat. Sebaiknya penegakan hukum jangan sampai mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

"Kita berharap barang yang disegel oleh BP POM yang berada di Pelindo Selatpanjang dapat segera diselesaikan karena barang-barang tersebut ada batas Kadaluarsanya," harap Wadirkrimsus.

Keinginan dari perwakilan Polda Riau ini juga sesuai hasil rapat koordinasi beberapa waktu lalu antara pihak Legislatif bersama Forkopimda dan instansi terkait yang difasilitasi oleh DPRD Riau dan dihadiri oleh Forkopimda Provinsi termasuk juga pihak BP POM.

Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, Anggota DPD RI H. Abdul Ghafar Usman selaku pimpinan rapat mengatakan, kata kunci dari negara adalah rakyat jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hendaknya berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Hak rakyat adalah kewajiban kita semua," tegas Ghafar Usman mantan Ketua PGRI Riau itu.

Seperti dikatakan Bupati dalam forum yang melibatkan petinggi negeri itu, sebagai aparatur pemerintah harusnya dapat melihat masalah itu secara bijak karena masyarakat sudah lelah diperlakukan tdak adil.

"Ini merupakan titipan besar dari masyarakat kepada saya, mereka ingin bapak-bapak sebagai pimpinan negara dapat mendengar mereka dan masalah ini dapat dituntaskan segera atau dalam waktu dekat," ucap Bupati.

Menurut Bupati masalah kebijakan impor dan ekspor didaerah perbatasan ini semakin rumit karena tidak adanya sikronisasi kebijakan antar instansi, hal itu terlihat pada penangkapan dan penyegelan barang yang terjadi di Meranti, suatu sisi Kementrian perdagangan memberikan izin masuknya barang tetapi BP POM bilang tidka boleh dan menyegelnya.

"Kalau tidak boleh mengapa tidak diatur dari awal ini sangat mengecewakan masyarakat," terang Bupati.

"Kita ingin agar pemerintah dapat berdiri dengan wibawa, bukan dengan cibiran bibir. Ini fakta yang terjadi dilapangan yang kami hadapi setiap hari," jelas Bupati Meranti.

Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek dihadapan anggota DPD RI dan Kementrian terkait memaparkan, hendaknya kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan tujuan negara yakni mampu melindungi dan mensejahterakan masyarakat khususnya diwilayah Pesisir yang diakuinya banyak permasalahan yang harus dibenahi segera.

"Semua berkaitan dengan regulasi, aparat bekerja menegakan hukum mirisnya kondisi masyarakat disana sangat memprihatinkan, pusat harusnya lebih sering turun ke daerah Pesisir untuk mencari solusi secepatnya karena berkaitan dengan Kamtibmas.

"Semua berkaitan dengan Kamtibmas ditambah lagi akan digelarnya pesta Demokrasi, momen ini akan berjalan baik jika mental masyarakat baik," ujar Kapolres Meranti.

Setelah mendengarkan masukan dari pihak terkait, DPD RI melalui pimpinan rapat H. Abdul Ghafa Usman menegaskan untuk menyelesaikan masalah di Meranti ini perlu komitmen bersama mulai dari Kementrian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, Bea Cukai, BP POM, Bulog dan lainnya. Untuk itu mewakili anggota DPD RI lainnya, ia meminta Pemkab. Meranti kembali melayangkan surat resmi kepada DPD RI untuk menggelar rapat lanjutan dengan Kementrian dan Instansi terkait agar dapat direspon segera sebagai prioritas DPD RI.

Ketidak hadiran Dirjend Perdagangan Luar Negeri, BP POM, Bulog yang sebelumnya diudang cukup mengecewakan DPD RI, untuk itu DPD RI akan kembali melayangkan surat panggilan untuk menghadiri rapat yang diagendakan dalam waktu dekat. DPD RI bahkan mengancam jika Dirjend Keuangan, Pihak BP POM, Bulog tidak juga hadir akan meminta kepada aparat kepolisian untuk menjemput. [adv-ant]

http://metroterkini.com/news/detail/33221/advertorial/Meranti/bupati-irwan-curhat-ke-dpd-ri-soal-perdagangan-lintas-batas

Persoalan pungli atau pungutan liar di sekolah-sekolah termasuk yang menjadi perhatian serius kita, karena keberadaanya cukup meresahkan.

Saya heran juga, mengapa masih ada pungli, sementara pemerintah baik pusat maupun daerah sudah berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang gratis tanpa pungli kepada masyarakat.

Sesuai perintah UU, pemerintah pusat sudah mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Bahkan di Provinsi Riau, lebih 20 persen APBD sudah dialokasikan untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada alasan bila masih ditemukan juga praktik pungli di sekolah-sekolah.

Untuk sekolah-sekolah yang kewenangan pengelolaanya di bawah Pemerintah Provinsi, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,4 juta per siswa per tahun.

Agar lebih maksimal, Pemprov Riau menambah lagi bantuan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar Rp1,2 juta per siswa per tahun khusus di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, Kuansing dan Pelalawan.

Sementara untuk di 7 kabupaten/kota lainnya, yakni Pekanbaru, Dumai, Rohul, Rohil, Inhil, Inhu dan Meranti, karena keterbatasan dana, Pemprov Riau mengalokasikan BOSDA sebesar Rp.403 ribu per siswa per tahun.

Sehingga kalau dikalkulasikan total BOS dan BOSDA yang diterima setiap sekolah, hampir tidak ada sekolah yang menerima bantuan operasional di bawah Rp 500 juta. Mayoritas menerima di atas Rp 500 juta bahkan ada yang mendekati angka Rp 1 miliar.

Lalu, kenapa masih juga ada pungli? Saya mendapat laporan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kemungkinan penyebab timbulnya pungli karena masih ada pihak sekolah yang belum bisa membuat perencanaan yang matang, efisien dan akuntabel dalam penggunaan BOS dan BOSDA.

BOS dan BOSDA yang seharusnya hanya digunakan untuk operasional sekolah tapi kadang digunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan itu. Bahkan disinyalir ada pihak sekolah yang menggunakan dana BOS dan BOSDA untuk rekreasi yang dibungkus dengan study tour.

Mengingat kemungkinan mudahnya penyalahgunaan BOS dan BOSDA, maka sesuai arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai tahun ini, semua sekolah akan membuat pakta integritas yang ditandatangani langsung oleh kepala sekolah masing-masing. Penggunaan BOS dan BOSDA juga akan diawasi dan dipantau langsung oleh KPK.

Agar sekolah-sekolah bisa menerima bantuan dari masyarakat, misalnya dari alumni atau perusahaan, saat ini Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur aturan mainnya. Dengan catatan, bantuan yang diberikan secara sukarela dan tidak mengikat serta jelas penggunaannya.

Untuk membantu masyarakat dan meringankan pihak sekolah, mulai tahun 2017 ini, Pemprov Riau juga meluncurkan Kartu Riau Panutan (Pendidikan Ramah Anak Bermutu Bebas Pungutan).

Kartu ini akan diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Masing-masing siswa akan mendapat bantuan Rp 1,5 juta per tahun. Dengan bantuan ini diharapkan siswa dapat memenuhi keperluan sekolahnya seperti membeli seragam ataupun keperluan lainnya.

Untuk sekolah-sekolah yang kewenangan pengelolaannya berada di bawah Pemkab/Pemkot mulai dari tingkat SD sampai SMP atau yang setara, saya meminta Pemkab/Pemkot untuk melakukan hal yang sama agar tidak ada lagi pungli di sekolah-sekolah.

Insya Allah bisa kita wujudkan. Mohon dukungan semua pihak. (*)

Saat ini kita mulai memberikan prioritas kepada pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan budidaya perikanan laut.

Tapi bukan berarti sektor migas dan perkebunan diabaikan. Sektor ini kita nilai sudah mapan.

Artinya tanpa banyak campur tangan pemerintah, sektor ini sudah bisa berjalan dengan baik. Sektor migas dan perkebunan akan tetap menjadi andalan Negeri Lancang Kuning.

Hanya saja, selama ini Riau terlalu mengandalkan pendapatan daerah dari kedua sektor itu, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Sementara dalam dua tahun terakhir, harga minyak melorot tajam dan komoditi perkebunan khususnya sawit dan karet sangat fluktuatif.

Akibatnya, penerimaan Riau dari DBH Migas ikut menurun begitu juga pendapatan asli daerah (PAD) Riau. Tentu saja hal ini sangat berdampak kepada perekonomian Riau secara umum.

Bayangkan, pertumbuhan ekonomi Riau sesuai data BPS pada 2016 hanya 2,23 persen. Hal serupa juga terjadi di kabupaten/kota se-Riau. Bahkan ada kabupaten yang pertumbuhan ekonominya minus.

Kita tentu saja tidak bisa berbuat banyak menghadapi turunnya harga minyak dan komoditi perkebunan baik sawit maupun karet karena yang menentukan harga adalah pasar dunia. Bahkan ke depan, tidak ada jaminan harga minyak akan melebihi angka 55 US dolar per barel. Padahal dulu, selalu di atas angka 100 US dolar per barel.

Karena itulah, Pemprov Riau harus memikirkan alternatif lain untuk mendorong dan memajukan perekonomian Riau sesuai dengan potensi yang ada. Alternatif itu antara lain adalah pariwisata berbasis budaya dan budidaya perikanan laut.
Kenapa pariwisata? Karena Riau dengan 4 sungai besarnya, sebenarnya memiliki kekayaan budaya dan potensi wisata yang tidak kalah menarik. Paling tidak, saat ini sudah tercatat 168 destinasi dan 42 iven wisata di Bumi Lancang Kuning.

Target kunjungan wisman ke Riau tahun 2017 diprediksi sebanyak 70.997 orang. Bahkan Menteri Pariwisata berharap dalam beberapa tahun ke depan Riau bisa dikunjungi oleh lebih dari 1 juta wisman per tahun.

Maju dan berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah, biasanya juga diikuti dengan tumbuh berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Hal ini tentu saja berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya adalah budidaya perikanan laut. Saya melihat selama ini kita belum mampu memaksimalkan potensi sektor ini. Padahal Riau memiliki garis pantai sepanjang 2.076 km atau dua kali Pulau Jawa. Potensi yang luar biasa ini hampir belum tersentuh.

Masyarakat di kawasan pesisir, khususnya di 7 kabupaten/kota (Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Inhil) tentu sangat berpeluang memanfaatkan potensi ini.

Paling tidak ada beberapa komoditas unggulan, seperti kerang, kepiting, tiram, kakap, bandeng, bawal bintang dan beberapa jenis udang untuk dibudidayakan.

Melihat potensi ini dan setelah saya berkunjung ke beberapa wilayah pesisir seperti Inhil, Rohil, dan Meranti, saya berdialog langsung dengan masyarakat, saya juga membandingkan dengan daerah lain, yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, saya memutuskan untuk memberikan prioritas terhadap pengembangan sektor perikanan laut ini.

Pengalaman masyarakat yang mengembangkan komoditi kerang dan kepiting di Inhil dan Rohil, misalnya, menarik untuk dicermati. Dengan hanya memanfaatkan garis pantai sepanjang 100 – 200 meter, mereka sudah bisa melakukan budidaya kerang dan kepiting dengan hasil yang cukup besar, bahkan kepiting di Inhil sudah kualitas ekspor. (*)

KLHK Menang Gugatan Karhutla, 3 Perusahaan Didenda Rp1,3 T

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memenangkan gugatan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga perusahaan perkebunan yang terjerat kasus ini pun harus membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan sebesar Rp1,3 triliun.

Mahkamah Agung memutuskan PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) bersalah setelah melalui proses kasasi, 28 Juni 2018. Perusahaan tersebut diwajibkan membayar ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp491 miliar.

PT JJP merupakan perusahaan perkebunan sawit yang dituntut karena membakar dan merusak 1.000 hektare lahan di Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Berikutnya, pada 10 Agustus 2018, MA juga menolak kasasi PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ) dan mengabulkan gugatan KLHK senilai Rp639,94 miliar.

PT WAJ dituntut KLHK karena menyebabkan kebakaran pada lahan seluas 1.802 ha di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Berselang lima hari kemudian, Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga memutuskan PT Palmina Utama bersalah, serta wajib membayar ganti rugi dan biaya pemulihan Rp183,7 miliar.

Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan terbukti lalai, dijerat hukum dan harus mempertanggungjawabkan dampak Karhutla yang merugikan masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi Majelis Hakim Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Putusan ini memberikan keadilan lingkungan bagi masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri," kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9).

Rasio mengatakan putusan tersebut mencerminkan bahwa hakim memegang prinsip in dubio pro natura, atau keberpihakan kepada lingkungan hidup.

"Putusan ini patut diapresiasi, semoga dapat meningkatkan kepatuhan hukum kalangan korporasi, demi masa depan lingkungan hidup Indonesia yang lebih baik," kata Rasio.

Saat ini KLHK masih menunggu proses eksekusi untuk dua keputusan pengadilan yang sudah final (inkrach van gewisjde) terkait kasus kebakaran hutan oleh PT Merbau Pelalawan Lestari (Riau) dan PT Kalista Alam (Nanggroe Aceh Darussalam).

"Kami terus meminta PN Pekanbaru dan PN Meulaboh segera mengeksekusi putusan yang ada, karena kewenangannya ada di mereka," kata Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan KLHK, Jasmin Ragil.

Jasmin menilai eksekusi putusan tersebut penting untuk menimbulkan efek jera dan menghormati putusan pengadilan.

"Agar ada pembelajaran bagi yang lain. Negara kita adalah negara hukum, jadi hormati putusan pengadilan," ujarnya.

KLHK juga telah menyegel lima lokasi lahan perusahaan perkebunan yang terbakar di Kalimantan Barat. Kelima lokasi terbakar berada di lahan PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL dan PT RJP.

"Tanggal 4 September lalu, KLHK baru saja memasukkan gugatan perdata terhadap PT KU di PN Jakarta Selatan, terkait kebakaran di Jambi," kata Rasio.

Rasio mengklaim baru di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo penegakan hukum Karhutla berani menyentuh korporasi. Sejak 2015 hingga sekarang, menurutnya, sudah ada 510 kasus pidana LHK dibawa ke pengadilan oleh penyidik Gakkum KLHK.

Selain itu hampir 500 perusahaan yang tidak patuh telah dikenakan sanksi administratif. Puluhan lainnya dinilai lalai menjaga lahan digugat secara perdata.

Sepanjang tahun 2015-2017, total putusan pengadilan yang dinyatakan inkracht untuk mengganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai Rp17,82 Triliun.

Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) mencapai Rp36,59 miliar. Angka tersebut menurutnya, menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.
.
Saturday, September 08, 2018
[cnnindonesia.com]

Paripurna, Bupati Kampar Sampaikan KUA-PPAS 2019

Bangkinang Kota, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2019 lebih kurang Rp.1,8 Triliun diluar dana Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kampar tahun 2018 RP.214 miliar.

Demikian dikatakannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang III Tahun 2018 guna membahas kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara KUA-PPAS APBD Kabupaten Kampar 2019 di ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Rabu (12/9)

“PAD Kampar kita rancang tetap sebesar Rp.214 Miliar, dimana tahun sebelumnya hanya Rp.171 Miliar.”ujar Azis Zaenal

Bupati Kampar juga menegaskan bahwa ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah membentuk Tim percepatan pembangunan melalui PAD, artinya Tim ini berkewajiban juga untuk mencari dana alokasi dana daerah.

“Alhamdulillah, kalau saya melihat dari progress report yang disampaikan kepada saya angka Rp.214 miliar Insha Allah akan kita capai penerimaan PAD kita akan kita terima pada tahujn 2019 yang akan datang.”kata Azis Zaenal

Bupati Kampar menjelaskan dari APBD Rp.1,8 triliun ditambah dengan DAK sebesar Rp.300 miliar sampai Rp.400 miliar nanti APBD Kampar akan berjumlah Rp.2,1 triliun sampai Rp.2,2 triliun.

Belanja pegawai tahun 2017 sebesar Rp.1,86 triliun dan untuk tahun depan diprediksi Rp.1,24 triliun hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang memasuki usia pension, dan belanja langsung (modal) yang diperuntukan untuk kemaslahatan umat hanya Rp.642 miliar.

“Inilah kesenjangan yang saya rasakan di APBD kita tiap tahun, hanya 33 hingga 34 persen dari APBD kita yang dapat kita belanjakan untuk belanja modal, dan inilah yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama kedepan, bagaimana belanja modal kita naikan, belanja rutin tidak perlu diturunkan namun APBD kita naikkan dengan cara PAD lebih dari Rp.250 miliar, ini upaya kami bersama untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh anggota dewan yang terhormat.”harap Azis

Dikatakan Bupati Kampar, dari PAD sebesar Rp.642 miliar pembangunan ditahun 2019 Tim percepatan pembangunan Kabupaten Kampar telah membentuk membuat rancangan percepatan pembangunan dengan membuat skala prioritas pembangunan Kabupaten Kampar.

“Contoh jalan inteprestasi di Sembilan desa terisolir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sepanjang 36 kilo meter yang sudah 42 tahun kita rakyat Kampar menunggu keputusan Menteri Kehutanan, dan Alhamdulillah kita ke Jakarta untuk melakukan negosiasi berkali-kali dengan dirjen dan Menteri Siti Nurbaya membenarkan bahwa hutan lindung yang ada di sembilan Desa tersebut dapat di jadikan jalan inteprestasi.”Ucap Azis yang disambut dengan tepuk tangan Anggota Dewan.

Dijelaskanya, bukan saja di izinkan saja namun jalan tersebut telah disepakati bersama Kades kita bekerjasama, jalan antar desa ke desa tersebut ada kira-kira 87 jembatan yang harus kita bangun dan setengah dari 87 jembatan tersebut akan dibangun memakai dana APBN.

“Jadi Jalanya antar desa dibangun dari dana desa, jembatan yang pendek-pendek dari dana APBD Kampar dan agar tidak merusak APBD kita pembangunan jembatan yang besar dibiayai oleh dana APBN, sehingga pada tahun ke 3 dan 4 diharapkan Sembilan desa yang selama 72 tahun tidak ada jalan penghubung antar desa selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.”ujar Azis.

Bupati Kampar melanjutkan skala prioritas ke dua, yakni Bangkinang Riversite yang dulu dikenal dengan Water From City namun karena setelah dibahas namanya kurang sesuai, karena Kampar berada ditepian sungai bukan lautan dan kita sepakat diganti menjadi Bangkinang Riversite (Kota Bangkinang Di pinggir Sungai).

“Ini untuk sementara, dan juga merupakan prioritas agar ibukota kita ini tidak kalah dengan ibukota daerah lainnya yang ada di Provinsi Riau ini.”lanjut Azis

Bupati Kampar mengatatakan bahwa tahun ini sudah ada anggaran Rp.4 miliar pada APBD tahun 2018 dan pada APBD Perubahan 2018 ditambah sebesar Rp.7 miliar dengan ganti rugi sebesar Rp.11 miliar dan sepanjang kota Bangkinang akan kita ubah menjadi kota yang indah dimasa yang akan datang.

Pembangunan skala prioritas lainnya adalah manara Islamic centre dengan biaya Rp.17 miliar termasuk renovasi mesjid Islamic Centre.

Kemudian jalan dari sei jernih menuju poro yang akan membelah kabupaten Kampar ini menjadi dua, dan terdapat 117.000 ha lahan tidur yang akan dikembangkan menjadi lahan pertanian, hal karena produksi pertanian kita hanya 35.000 ton saja setahun sedangkan kebutuhan kita 120.000 ton setahun.

“Jadi hasil panen kita hanya bisa menyediakan 30 persen saja kebutuhan pokok rakyat Kabupaten Kampar, tidak ada jalan lain karena kita perlu eksentivikasi disamping intensivikasi, peningkatan hasil pertanian ditambah luasnya lahan pertanian, untuk itulah kami akan membuka jalan dari poro menuju 5 kecamatan sekaligus.”ujar Azis Zaenal

Dikatakan Bupati Kampar, untuk pembangunan jalan poro ini masyarakat tidak meminta ganti rugi sepersen pun dan ini hasil kerja Tim yang sangat luar biasa, camat, kades, ninik mamak yang luar biasa dalam membangun daerah dengan mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti.

“Dengan lahan tidur sekarang dengan harga Rp.10.000 permeter, jika kita buat jalan selebar 17 meter dan sepanjang 30 kilo tentu saja harganya akan naik menjadi Rp.100 ribu hingga Rp.150 ribu permeternya, inilah cara-cara kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan hasil produksi pangan Kabupaten Kampar, tahun ini pada APBD P sudah kita masukkan anggaran sebesar Rp.3,5 miliar untuk membuat badan jalan.”kata Azis

Selanjutnya dari 23 jembatan gantung yang direncanakan semula 7 sudah dibangun, sisa 16 dan ini dulunya akan dibantu oleh dana APBD Provinsi sebanyak 10 jembatan, namun karena APBD provinsi mengalami pengurang maka tahun ini hanya satu yang bisa kita bangun yakni jembatan di tanjung berulak dengan APBD Kabupaten Kampar.

Bupati Kampar mengharapkan Gubernur Riau yang nanti akan dilantik nantinya bisa bekerjasama dan membantu kita melanjutkan rencana pembangunan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau sehingga 16 jembatan yang sudah direncanakan dapat terleasisasi pembangunannya.

Begitu juga dengan gedung Sembilan lantai guna perkantoran yang nantinya dibangun memakai anggaran multi years, hal itu juga jika disepakati bersama karena di Kampar ini belum ada gedung yang tinggi dan kita ingin bahwa Kampar ini juga mampu membangunnya dan sejajar dengan daerah lain.

“Kita mengharapkan dengan membangun skala prioritas dan strategis ini, kehidupan masyarakat akan mampu menjadi lebih baik.”harap Azis

Disektor Kesehatan, Bupati Kampar menyampaikan RUSD Kampar sebentar lagi naik kelas, dari tipe C menjadi tipe B, dengan demikian RSUD tipe C kita tidak ada, dan kalau kita tidak segera membangun RUSD tipe C, pasien-pasien yang menengah kebawah akan berobat ke RUSD tipe C ke pelalawan atau Pelanbaru.

“Untuk itu kamin dari Tim Pemerintah Daerah sudah melakukan inisiatif, dan kita sudah mengadakan rapat untuk membangun Rumah Sakit Ibnu Sina yang belum terbangun akan kita jadikan Rumah Sakit Tipe C termasuk dengan Bank Riau Kepri dengan sistem Saham.

Ini perlu kita carikan investor swasta untuk akselerasi percepatan pembangunan rumah sakit, gunanya agar masyarakat menengah kebawah dapat berobat dan dirawat di rumah sakit tipe C yang kita punya, dan kita sudah melakukan penjajakan beberapa investor dan doakan dalam beberapa bulan kedepan dapat kita bangun.lanjut Bupati Kampar.

Pembangunan prioritas lainnya adalah membantu 1000 pembangunan rumah masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar melalui APBD.

“Kita rencanakan bantuan pembangunan Rp.20 juta perumah dengan total Rp.20 miliar pertahun, namun untuk tahun ini kita perlu hanya 500 rumah dari APBD Kabupaten Kampar karena 500 rumah sudah pakai dana APBN, dan APBD Provinsi membantu 200 rumah, artinya kita sudah menghemat Rp.10 miliar.”jelas Azis Zaenal

Untuk itu Bupati Kampar meminta arahan, petunjuk, bimbingan dan nasehat agar akselerasi percepatan pembangunan di Kabupaten Kampar.

Sebelumnya Bupati Kampar menjelaskan bahwa, KUA-PPAS Kabupaten Kampar 2019 disusun mengaju pada peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan II atas perautan dalam negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 83 ayat 1 permendagri dimaksud menyatakan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS.

Tahapan pembahasan selanjutnya adalah kesepakatan ataupun kesepahaman KUA dan PPAS yang merupakan kesepakatan langkah penyusunan APBD sebagaimana telah diatur oleh peraturan peundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pendapatan dan pembiayaan daerah anggaran tahun 2019. (HUMAS KAMPAR)

Comments

Popular posts from this blog

Stand April di Pelalawan Expo 2018

Kami kembali ikut meramaikan Pelalawan Expo 2018. Ayo kunjungi stand APRIL di Blok 1 No.1 mulai dari tanggal 6-12 Oktober 2018. Sahabat bisa melihat bagaimana proses produksi dari kayu menjadi kertas atau dari kayu menjadi serat kain. Sentuh teksturnya, raba, dan lihat dari dekat.

Sahabat juga bisa ikut belajar membatik lho, juga bisa mencicipi produk-produk mitra binaan Community Development RAPP, dan jangan lupa sahabat berfoto selfie/wefie saat di booth APRIL ya, lalu post ke instagram, follow dan  tag @sahabatRAPP jangan lupa sertakan hashtag #APRILxPelalawanExpo2018 #sahabatRAPP hadiah menarik sudah kami siapkan untuk sahabat dengan foto terbaik 😉.

#APRILxPelalawanExpo2018 #sahabatRAPP #PelalawanExpo2018 #Event #Paperone #GoodforCommunity #GoodforClimate #GoodforCountry #Paper #Industry #Sustainable #Concession #CommunityDevelopment #WomenEmpowerment #BatikBono #business #Riau #viscose #acacia #rayon #lifeatAPRIL #RAPPuntukIndonesia

Wow jokowi

Sembilan Kepala Daerah Kabupaten - Kota se - Propinsi Riau dan Wagubri mendukung secara politis pasangan Capres Ir.Joko Widodo dan Prof.DR.K.H.Maruf Amin sebagai presiden dan wapres tahun 2019-2024.
Walaupun hal tersebut adalah merupakan hak hak individu kepala daerah tsb tapi cukup membuat panas kubu seberangnya dan belum tentu juga rakyat mengikutinya karena rakyat NKRI Propinsi Riau mempunyai hak yang sama dalam hak suara memilih satu orang satu suara bukan lebih.
Kemampuan Kepala daerah yang ganteng2 dgn foto selfie belum tentu mengikuti arah politik pemimpin tsb karena rakyat butuh pembuktian dalam mensejahterakan rakyat Riau dalam berdemokrasi daulat rakyat bukan daulat tuaku.
Kemampuan para pemimpin tsb mendukung tsb apakah karena mendukung tersangkut kasus hukum seperti wako dumai Drs. Zulkifli As Msi dan Zainal Azis Bupati Kampar oleh KPK atau yg lain karena hati nuraninya.
Perintah partai masing masing sebagai pengusung dan pendukung atau kemauan diri sendiri dengan tertarik…

Lowongan Kerja di PT RAPP di Pelalawan

Lowongan Kerja Pelalawan:

Bagi rekan-rekan warga Pelalawan Riau dan sekitarnya yang memiliki sanak keluarga, teman atau saudara yang tidak memiliki pekerjaan dan bersedia bekerja di perkebunan (bagian Pemupukan dan pembasmian hama) PT. RAPP
silahkan hubungi
Sdri Nana 085275823300

Gaji min Rp 3 Jt, tempat tinggal disediakan,
Kuota sekitar 100 orang.
Terimakasih.

pelalawan cpns

pelalawan cpns


Isu yang beberapa waktu lalu beredar tentang adanya CPNS titipan yang melinbatkan putri sekdakab Pelalawan, marwal Ibrahim bisa saja menguat.
Soalnya Tim Pencari Fakta (TPF) DPRD Pelalawan mengekspos bahwa data 62 CPNS yang sebelumnya dinyatakan lulus oleh pemkab Pelalawan bakal bermasalah...
Bisa saja anak sekda bernama deni puspita salah satu diantara 62 nama itu...
Nah kalau ini terjadi dan anak sekda lulus bukan pada jalurnya,.. apa kata Dunia??...

TPF telah melakukan klarifikasi ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPan) di Jakarta. TPF menemukan fakta dimana pengumuman kelulusan tidak sesuai dengan data yang dimiliki MenPan... nah lhoo?? ada apa nih Pemkab Pelalawan???
Bg Lulus gk cpns di pelalawan ?
Lagi nyari Pengumuman Lolos ADM CPNS Kab Siak n Pelalawan. Ada yang tau ga...?
ngawas ujian CPNS kab.pelalawan

mengawas ujian diklat cpns kab. pelalawan


Mf,skdr ngsh info dan bertanya.
Daerah pelalawan yg lulus TES CPNS angkatan kt kmrn,mrk sdh menerima SK penuh…

pelalawan riau

pelalawan riau
Bagi kami masyarakat Riau dukungan mendukung Capres dan Wapres  2019-2024 Pasangan Ir.Joko Widodo Capres masih Presiden RI dan Prof.DR.K.H.Maruf Amin Wapres silakah hak hak individu individu kepala daerah sebagai kepala daerah dan pemerintahaan pribadi pribadi masing tetapi jabatan yang didapatkannya merupakan usul dan dukungan partai politik pengusung.pendukung dan rakyat yg memilihnya jd beban amanah rakyat memilih maka ia duduk dijabatan tsb.Puluhaan ribua bahkan ratusan hak suara memilihnya menduduki jabatan strategis politik tadi.Menjadi pertanyaan kami bisakah dengan deklarasi dukungan mencairkan utang pemerintah pusat kepemerintah propinsi riau 2.7 triliun bisa cair dan apbd perobahan ditolak menjadi tdk ditolak 2018 ini.Bagaimana sikap solusi kepala daerah mendeklarasikan dukungan pemerintah daerah defisit anggaran alias tak ado duit memberhentikan puluhaan ribuan honor pns baik rohil.pelalawan.pekanbaru.bengkalis.dll dengan org2 kehilangan mata pencaharian hak …

Pelalawanku

Pelalawan punya cerita, Semoga menjadi Negeri Gilang Gemilang Cemerlang dan Terbilang. Pelalawanku tak lagi Perawan….keperawanannya telah ternoda…. ia telah diperkosa ….setiap centi hutannya sudah gundul…… oleh silet yg bermata dua…….. jerit tangis pilu, bagai bayi kelaparan susu yang tidak tahu siapa bapaknya… menanti pertanggung jawaban ……………..orang asli telah hilang digantikan oleh orang baru yang tidak ada hubungan saudara dekat apalagi jauh…nasib—oh nasib mengapa begini…Penyesalan sudah terlambat…nasi sudan menjadi bubur…hancur oh hancur…para orang sudah tua sudah banyak yang mati…anak cucunya sudah lupa darimana asalnya…jangan sampai jadi Jakarta…mengemis di negeri sendiri…mau menangis tidak ada air mata…mau menjerit suara sudah hilang…mau makan perut kenyang…kenyang angin dan air selokan.

pelalawan dalam angka 2018

pelalawan dalam angka 2018

HITUNGAN MATANG DARI SEORANG HENDRY MUNIEF

Oleh : Setiyono

Pada momen liburan tahun ini, tepatnya saat mendekati waktu Idul fitri, saat saya berada di kampung halaman, ada salah seorang anggota masyarakat yang bertanya kepada saya, “siapa calon gubernur Riau yang paling kuat?” Spontan saya jawab, Syamsuar. Kemudian dia bertanya lagi, “mengapa Syamsuar?” Sebab saat Siak dipimpin Syamsuar, terlihat jauh lebih maju dan itu dikenal oleh banyak masyarakat Riau. Saya sempat membaca hasil beberapa lembaga survei, popularitas Syamsuar cukup bagus. Kemudian dia juga didukung oleh PKS. Partai politik yang memiliki mesin politik paling rapi menurut saya. Dan di Riau, PKS ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang banyak memiliki catatan kemenangan saat mendukung pasangan calon bupati dan walikota. Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, Pekanbaru, Siak, dan Pelalawan. Semua calon bupati maupun walikota di daerah tersebut semuanya didukung PKS, dan semua menang saat Pilkada ser…