Skip to main content

pelalawan dalam angka 2018

pelalawan dalam angka 2018

HITUNGAN MATANG DARI SEORANG HENDRY MUNIEF

Oleh : Setiyono

Pada momen liburan tahun ini, tepatnya saat mendekati waktu Idul fitri, saat saya berada di kampung halaman, ada salah seorang anggota masyarakat yang bertanya kepada saya, “siapa calon gubernur Riau yang paling kuat?” Spontan saya jawab, Syamsuar. Kemudian dia bertanya lagi, “mengapa Syamsuar?” Sebab saat Siak dipimpin Syamsuar, terlihat jauh lebih maju dan itu dikenal oleh banyak masyarakat Riau. Saya sempat membaca hasil beberapa lembaga survei, popularitas Syamsuar cukup bagus. Kemudian dia juga didukung oleh PKS. Partai politik yang memiliki mesin politik paling rapi menurut saya. Dan di Riau, PKS ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang banyak memiliki catatan kemenangan saat mendukung pasangan calon bupati dan walikota. Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, Pekanbaru, Siak, dan Pelalawan. Semua calon bupati maupun walikota di daerah tersebut semuanya didukung PKS, dan semua menang saat Pilkada serentak pada 2017 kemarin. Siapa ketua PKSnya sekarang?” tanyanya lagi. Hendry Munief, jawab saya.

Dan beberapa waktu kemudian, tepatnya saat hari pemilihan gubernur Riau pada 27 Juni kemarin, saya pun mendapati bahwa Syamsuar unggul dalam perolehan suara menurut Quick Count, dengan persentase yang begitu jauh melampaui suara calon lain. Demikian juga dengan Kabupaten Indragiri Hilir, yang juga melaksanakan pemilihan bupati tahun ini, calon yang di dukung PKS, yaitu Wardan, juga unggul dalam hasil Quick Count, dengan persentase yang juga jauh melampaui angka calon lain. Hasil ini pun semakin menambah daftar panjang kesuksesan DPW PKS Riau dalam mengusung calon kepala daerah, khususnya pada periode kepemimpinan Hendry Munief ini.

Secara pribadi, saya belum terlalu lama kenal Hendry Munief. Dulu saya hanya mengenalnya bahwa beliau adalah seorang pengusaha, yang memiliki beberapa Hotel di Riau. Waktu di Riau,  kami hanya tegur sapa biasa saat dulu ketemu waktu di Riau. Kemudian sempat satu kali diskusi empat mata dengan beliau, saat di Jakarta. Waktu itu saya mencoba share gagasan tentang pengelolaan partai politik, dan walaupun secara usia dan kemapanan beliau jauh lebih matang dibandingkan saya, tapi beliau berkenan menyimak presentasi saya, dengan sikap yang terbuka. Kemudian pasca diskusi itu, sampai saat ini kami belum pernah bertemu kembali. Sebab beliau hari-hari stay di Riau sana, sedangkan saya di jakarta. Namun walaupun begitu, setiap perkembangan situasi politik Riau, saya selalu berusaha untuk bisa mengikuti. Tanpa terkecuali tentang peran-peran politik PKS Riau dibawah kepemimpinan Hendry Munief.

Sejauh pengamatan saya, selama beliau memimpin PKS, capain-capain politik PKS Riau cenderung meningkat. Standar yang saya gunakan sederhana saja, yakni suksesnya PKS Riau memenangkan calon bupati, walikota dan gubernur yang mereka dukung. Beliau tampak sukses dalam melanjutkan kerja-kerja politik warisan kepemimpinan PKS Riau periode sebelumnya, tampak tidak ada diskontinuitas antara capaian politik PKS Riau periode sebelumnya dengan saat ini. Saya melihatnya dengan kaca mata politik, sebab saya hanya konsen disana, sedangkan dalam capaian-capaian yang lain saya tidak terlalu mengerti. Namun saya meyakini, semaunya berbanding lurus, sebab dalam standar keberhasilan program kerja partai politik, adalah sejauh mana kemenangan politik yang berhasil di raih. Yakni sebanyak apa mereka mampu menempatkan orang-orang untuk mengisi pos-pos kepemimpinan strategis di suatu daerah.

Dengan semua capaian politik yang berhasil di raih oleh PKS Riau saat ini, saya memiliki kecenderungan bahwa Hendry Munief ini akan memiliki karir politik yang jauh lebih bagus di masa depan. Jabatan-jabatan publik mungkin sebentar lagi akan banyak teramanahkan kepada beliau. Beliau merupakan salah satu pimpinan PKS tingkat wilayah, yang menurut saya perlu untuk di dorong tampil ke pentas politik nasional. Sebab selain beliau masih muda, beliau juga cukup mapan dalam soal ekonomi dan tampak cukup matang dalam soal hitung-hitungan politik.

Selanjutnya, saya tutup tulisan ini dengan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus dan kader DPW PKS Riau, yang telah berhasil memenangkan pasangan Syamsuar dan Edi Natar, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2019-2024. Tetap jaga amanah rakyat, demi masa depan Riau yang gemilang.

Jakarta, 30 Juni 2018

3 desa di Kabupaten Siak raih reward dari PT RAPP.

PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) memberikan reward kepada 15 Desa yang terbagi dibeberapa Kabupaten, diantaranya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuansing.

Dari 15 Desa tersebut, 3 desa di antaranya berasal dari Kabupaten Siak. Yakni desa Dayun Kecamatan Dayun, Desa Olak dan Desa Lubuk Jering di Kecamatan Sungai Mandau.

Reward yang di berikan oleh PT RAPP berupa bantuan pembangunan infrastruktur, senilai 100 juta rupiah.

Rudi Fajar selaku direktur PT RAPP mengatakan, pemberian reward ini merupakan bonus kepada desa yang mendapat nilai terbaik, pada penilaian pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang di laksanakan PT RAPP pada 2017 lalu.

Dan juga keberhasilan dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan di daerahnya, tambah Rudi.

Reward ini diberikan pada saat pelaksanaan Apel penanggulangan Karhutla 2018, dan Penandatanganan MoU 9 Desa terkait Program Desa Bebas Api PT Riau Andalan Pulp And Paper, di Hanggar Air Strip Pelalawan, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Kamis (26/7/2018)

Dalam kesempatan ini, Asisten Administrasi Umum Setda Kab.Siak Jamaluddin memberikan ucapan selamat, atas prestasi yang diraih oleh 3 desa di Kabupaten Siak tersebut.

Saya berada di Kabupaten Rokan Hilir, Riau hari Rabu lalu, meluncurkan program Peremajaan Sawit Rakyat di provinsi itu.

Program ini sudah sangat mendesak. Total luas lahan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau mencapai 1,58 juta hektare, tapi umumnya berupa kebun tua yang ditanami pada tahun 1980-an melalui Program Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans). Saat ini produktivitasnya menjadi rendah dan hasilnya kurang baik.

Di Kabupaten Rokan Hilir ini, pemerintah akan memulai peremajaan kebun sawit rakyat seluas 25.423 hektare untuk Provinsi Riau di tahun 2018.  Kebun sawit rakyat seluas itu tersebar di  kabupaten-kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu dan Bengkalis.

Riau menjadi provinsi ketiga dalam program Peremajaan Sawit Rakyat ini setelah diluncurkan perdana di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 13 Oktober 2017 dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 27 November 2017.

Foto: Biro Pers Setpres

KORUPSI DAN KEPALA DAERAH
(Tren Negatif Kepemimpinan)
Oleh: Wawan Sopiyan*

Hingga hari ini, sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 16 Tahun yang lalu sudah 100 kepala daerah ditangkap KPK. Korupsi ditetapkan juga sebagai “Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime)”, namun dari tahun ke tahun jumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi bukannya semakin berkurang tetapi bertambah.

Mari mengingat kembali, Sebelum Pilkada digelar secara langsung, media televisi dan surat kabar jarang sekali dihiasi penangkapan kepala daerah oleh pihak berwajib. Setelah pilkada digelar secara langsung diiringi juga perkembangan teknologi informasi yang canggih, sumber informasi semakin banyak dan kini kita semakin sering menyaksikan kepala daerah jadi pesakitan mengenakan rompi orange.

Sepanjang 2018 ini KPK telah menangkap 26 Kepala daerah. atau sejak berdirinya KPK sudah ada 100 kepala daerah yang ditangkap KPK. selanjutnya kita tidak tahu, yang pasti ini adalah alarm bagi kepala daerah agar lebih amanah dalam mengemban jabatan. Mari mengingat kembali bagaimana KPK bekerja, data dan fakta telah tersaji.

Pada era Presiden BJ Habibie yang UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN di Syahkan. undang-undang ini kemudian disebut sebagai sebuah ide awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahun 2002 KPK didirikan, UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempertegas Pendirian KPK. Selain itu pendirian KPK didasari ketidapercayaan publik terhadap institusi-institusi penegak hukum yang ada saat itu dinilai cukup kotor, sehingga diragukan kemampuannya menangkap koruptor.

Tahun 2004 Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh ditangkap KPK.

Tahun 2006 Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur. Sjahriel Darham Gubernur Kalimantan Selatan, Abubakar Rahmad Bupati Dompu, Hendi Boedoro Bupati Kendal, Syaukani HR Bupati Kutai Kartanegara, menyusul Jejak Abdullah Puteh mengenakan serangam Orange.

Tahun 2007 KPK tercatat telah menangkap 7 (Tujuh) Kepala Daerah diantaranya Baso Amirudin Maula, Walikota Makassar. Abdillah, Walikota Medan disusul pula oleh wakilnya Ramli. Tengku Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan, Agus Supriadi Bupati Garut, Vonnie A Panambunan Bupati Minahasa Utara dan Saleh Djasit Gubernur Riau.

Tahun 2008 KPK mengawali penangkapan terkait kasus Korupsi kepala daerah Bupati Lombok Barat, Iskandar. Lalu  Bupati Yapen Waropen Daud Soleman Betawi, Bupati Aceh Tenggara Armen Desky, Walikota manado Jimmi Rimba Rogi dan terakhir Samsuri Aspar Wakil Bupati Kutai Kartanegara menyusul jadi pesakitan KPK.

Selanjutnya tahun 2009 KPK melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) kepala daerah diantaranya Ismunarso, Bupati Situbondo. Jules F Warikar, Bupati Supiori, HA Hamid Rizal (Mantan Bupati Natuna). Dusul juga oleh Walikota Natuna yang sedang menjabat saat itu H Daeng Rusnadi. Arwin AS Bupati Siak, Indra Kusuma Bupati Brebes dan Syahrial Oesman, (Mantan Gubernur Sumatera Selatan) tak ketinggalan memenuhi catatan hitam dibuku KPK.

Tahun 2010 KPK hanya menangkap 3 orang kepala daerah, Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo jadi kepala daerah pertama yang ditangkap KPK pada tahun ini. Disusul Walikota Bekasi Mochtar Mohamad dan Bupati Nias, Binahatib Baeha.

Setelah pada tahun 2010 Bupati Nias ditangkap KPK, tahun 2011 Bupati Nias Selatan menyusul juga ditangkap untuk mengenakan rompi orange. Selanjutnya Nurman Effendi Bupati Seluma dan Robert Edison Siahaan (mantan Walikota Pematang Siantar).

Tahun 2012 tercata 4 (empat) kepala daerah tertangkap KPK, Soemarmo Hadi Saputro (walikota Semarang), Aat Syafaat (Mantan Walikota Cilegon), Jefferson Soleiman Montesoeu Rumajar (Walikota Tomohon) dan Arman Batalipu (Bupati Buol) adalah hasil tangkapan KPK terhadap kepala daerah di tahun ini.

Tahun selanjutnya 2013 KPK kembali melakukan terhadap 4 (empat) kepala daerah antara lain, Muhammad Hidayat Batubara (Bupati Mandailing Natal), Dada Rosada (Walikota Bandung), Hambit Bintih (Bupati Gunung Mas) dan Rusli Zainal (Gubernur Riau).

Memasuki tahun politik 2014 jumlah penangkapan KPK terhadap kepala daerah terkait kasus Korupsi bertambah signifikan. Tercatat KPK menangkap 14 kepala daerah ditahun ini. Kepala daerah yang tertangkap antara lain, Ikmal Jaya (Walikota Tegal), Ilham Arief Siradjudin (Walikota makassar), Rachmat Yasin (Bupati Bogor), Romi Herton (Walikota Palembang), Yesaya Nombuk (Bupati Biak Numor), Ade Swara (Bupati Karawang), Raja Bonaran Situmeang (Bupati Tapanuli Tengah), Amir Hamzah (Wakil Butapi Lebak), Zaini Arony (Bupati Lombok Barat), H Fuad Amin (Bupati Bangkalan), Marthen Diratome (Bupati Sabu Raijua), Ratu Atut Choisiyah (Gbernur Banten), Barnabas Suebu (Gebernur Papua), Annas Maamun (Gebernur Riau).

Tahun 2015 kerja KPK menangkap kepala daerah tak berhenti, ditahun ini 4 (empat) kepala daera dijebloskan ke Jeruji besi. Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara), Budi Antoni Aljufri (Bupati Empat Lawang), Rusli Sibua (Bupati Pulau Morotai) dan Pahri Azhari (Bupati Musi Banyu Asin).

Tahun 2016 KPK mengawali penangkapan terhadap Bupati subang, Ojang Suhandi. Selanjutnya Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara), Yan Anton Ferdian (Bupati Banyu Asin), Bambang Irianto (Walikota Madiun),  Bambang Kurniawan (Bupati Tanggamus), Samsu Umar Abdul Samiun (Bupati Buton), Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), Atty Suharti Tohija (Walikota Cimahi) dan Sri Hartini (Bupati Klaten).

Tahun 2017 delapan kepala daerah ditangkap KPK, diawali penagkapan terhadap Ridwan Mukti (Gubernur Bengkulu). Penangkapan berlanjut pada Siti Masitha (Walikota Tegal), OK Arya Zulkarnaen (Bupati Batubara), Eddy Rumpoko (walikota Batu), TB Iman ariyadi (Walikota Cilegon), Rita Widyasari (Bupati Kutai Kartanegara),  Aswad Sulaiman (Bupati Konawe), Masud Yunus (Walikota Mojokerto).

Mendekati Pemilu Tahun 2018 ini menjadi tahun paling banyak KPK menangkap Kepala Daerah, terlebih sejak adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tercatat 26 kepala daerah telah ditangkap KPK termasuk Bupati Bekasi dan Bupati Cirebon yang baru-baru ini ditangkap. Dimulai dari Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah), Rudy Erawan (Bupati Halmahera Timur). Zumi Zola (Gubernur Jambi), Nyono Suharli Wihandoko (Bupati Jombang), Marianus Sae (Bupati Ngada), Imas Aryum Ningsih (Bupati Subang), Mustafa (Bupati Lampung Tyengah), Adriatma Dwiputri (Walikota Kendari), Asrun (Mantan Walikota Kendari), Ahmad Dihadat Mus (Bupati Keulauan Sula), Moch Anton (Walikota Malang), Abu Bakar (Bupati Bandung Barat), Mustofa Kamal Pasa (Bupati Mojokerto), Dirwan Mahmud (Bupati Bengkulu Selatan), Agus Feisal Hidayat (Bupati Buton selatan), Tasdi (Bupati Purbalingga), Syahri Mulyo (Bupati Tulung Agung), Muh Samanhudi Anwar (walikota Blitar), Ahmadi (Bupati Bener Meriah), Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh), Pangonal Harahap (Bupati Labuhan Ratu), Zainudin Hasan (Bupati Lampung Selatan), Setiyono (Walikota Pasuruan), Rendra Kresna (Bupati Malang), Neneng Hassanah Yasin (Bupati Bekasi), Sunjaya Purwadi Sastra (Bupati Cirebon).

Jika kita perhatikan dari data tahun penangkapan kepala daerah dan jumlah kepala daerah yang tertangkap seolah membuat pola sendiri. Dimana pada tahun-tahun politik jumlah penanagkapan kepala daerah oleh KPK adalah yang terbanyak atau meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Terkhusus tahun pemilu 2 periode terakhir, jumlah penangkapan kepala daerah tahun 2014 adah 14 orang kepala daerah dan 2018 ini menunnjukan angka yang lebih mencengangkan 26 kepala daerah tertangkap KPK. Hingga saat ini sejak KPK berdiri tercatat sudah 100 kepala daerah/mantan kepala daerah tertangkap KPK, Bupati Cirebon adalah kepala daerah ke-100 yang ditangkap KPK.

Selain itu Operasi Tangkap Tangan (OTT) bisa jadi faktor lain yangm menyebabkan kepala daerah begitu ramai ditangkap KPK. OTT seakan jadi senjata baru bagi KPK dalam menangani kepala daerah-kepala daerah yang bermasalah dan menyimpang dalam menjalankan tugasnya. Data ini adalah pelajaran bagi kepala daerah yang sedang menjabat agar menggunakan jabatannya dengan benar. Begitu banyak yang telah salah jalan hingga tertangkap KPK dan menjadi pesakitan sebagai narapidana. Selanjutnya mari ingatkan pimpinan-pimpinan kita di daerah agar uang banyak yang dihamburkan untuk pesta rakyat bernama pilkada tak terbuang sia-sia.

[Berita]
BMKG Deteksi 8 Titik Api Karhutla di Provinsi Riau

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi masih adanya titik panas atau hotspot di Provinsi Kepri. Meski sudah jauh berkurang, titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau masih terjadi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sukisno mengatakan terdapat delapan titik panas di dua wilayah di Riau yakni di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Kabupaten Pelalawan. "Titik panas dengan tingkat kepercayaan di atas 50% di Kabupaten Rohil sebanyak 7 titik, sedangkan di Pelalawan satu titik," ujar Sukisno, Kamis, 23 Agustus 2018.

"Delapan titik panas atau hotspot tersebut terdeteksi melalui pencitraan satelit Terra dan Aqua. Terbanyak ada di Kabupaten Rohil, Riau," ujar Sukisno. Adapun titik panas dengan tingkat kepercayaan atau level confidance di atas 70% yakni berjumlah lima titik. Semuanya berada di Kabupaten Rohil.

Selain di Provinsi Riau, titik panas juga terdeteksi di beberapa wilayah lainnya di Sumatera. Di Jambi misalnya, BMKG mendeksi 19 titik panas (hotspot) di wilayah ini. Provinsi Bengkulu satu titik panas, Bangka Belitung 12 titik panas, Lampung tiga titik panas, Kepri dua titik panas, dan Sumatera Selatan 16 titik panas.

Jumlah hotspot mengindikasikan adanya karhutla di Provinsi Riau, Kamis, 23 Agustus 2018, menurun drastis dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sebelumnya, pada 18 Agustus 2018 lalu, jumlah titik panas di Riau mencapai 140 titik. Jumlah tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota.

Titik api terbanyak masih terpusat di wilayah pesisir Riau, seperti; Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis. Hotspot di wilayah Dumai bahkan mencapai 67 titik. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam dua pekan terakhir di wilayah tersebut.

Sumber : medcom.id

 ***

silahkan Like dan Share, semoga menjadi Amal Shalih
_______
Follow kami di:
Facebook: fb.com/mediamuslimahideologis
Instagram: instagram.com/mediamuslimahideologis
______
untuk pertanyaan dan info kajian Muslimah di Pekanbaru dan sekitarnya silahkan tinggalkan pesan di Inbox atau hubungi kontak di profil Media Muslimah Ideologis

Sumedang Media, PEKANBARU — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat seluas 2.635 hektare lahan di Bumi Lancang Kuning terbakar sepanjang Januari hingga pekan pertama Agustus 2018. Luasan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) itu meningkat hingga mencapai lebih dari 200 hektare dalam dua pekan terakhir.

Berdasarkan data BPBD Riau, pada pekan lalu atau akhir Juli 2018, luasan Karhutla di Riau terdata 2.400 hektare. Peningkatan angka luasan Karhutla itu tidak lepas dari munculnya titik-titik panas baru dalam sepanjang akhir pekan ini.

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau Jim Gafur mengatakan dalam beberapa hari terakhir, terjadi kebakaran lahan di sejumlah lokasi. Ia menyebutkan lokasi itu seperti Kabupaten Bengkalis, Meranti, Kota Dumai, Rokan Hilir, hingga Pelalawan.

Secara umum, Jim menjelaskan dari 2.635 hektare luas lahan terbakar di Riau, sebagian besar di antaranya terjadi di wilayah pesisir Riau. Total enam kabupaten kota yang mengalami kebakaran hebat dengan luasan di atas 100 hektare.

“Kebakaran terluas terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 938,31 hektare,” ucapnya. Seia menambahkan di Kabupaten Bengkalis 402 hektare, Dumai 390,25 hektare, Rokan Hilir 278,25 hektare, Siak 131,5 hektare dan Indragiri Hulu 289,5 hektare.

Jim menegaskan Satgas Karhutla Riau yang terdiri dari berbagai instansi seperti TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah hingga berbagai elemen masyarakat terus berusaha menekan angka Karhutla. Langkah ini terutama menjelang pesta olahraga Asian Games 2018 yang berlangsung kurang dari sepekan mendatang.

“Beberapa hari ini cuaca memang cukup panas. Insha Allah kita akan maksimal bersama-sama masyarakat dan instansi terkait untuk melakukan penanggulangan,” tuturnya.

55 titik panas

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 55 titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) atau meningkat 16 persen dalam 24 jam terakhir.  Sebagian besar titik panas yang terpantau melalui pencitraan Satelit Terra dan Aqua yang diperbarui pukul 06.00 WIB itu menyebar di wilayah pesisir Riau.

“Titik panas terbanyak masih terpantau di Rokan Hilir dengan total 33 titik” ungkap Kepala BMKG Pekanbaru Sukisno, Ahad.

Selain Rokan Hilir, titik panas turut terpantau di Bengkalis dengan delapan titik, Siak enam titik serta Pelalawan tiga titik. Sementara satu titik panas masing-masing menyebar di Dumai, Rokan Hulu, Meranti dan Kuantan Singingi.

Secara keseluruhan, BMKG menyatakan total terdapat 120 titik panas yang menyebar di Pulau Sumatera. Selain di Riau, titik panas turut terpantau di Sumatera Utara 15 titik, Sumatera Barat 11 titik, Bangka Belitung 16 titik.

Seia menambahkan di Sumatra Selatan terpantau sebanyak 10 titik, Jambi empat titik, Bengkulu dua titik dan Lampung tujuh titik panas. Sementara itu, dari 55 titik panas yang terdeteksi di Riau, 32 titik diantaranya dipastikan sebagai titik api, atau indikator kuat adanya Karhutla dengan tingkat kepercayaan diatas 70 persen.

Titik api itu terdeteksi di Rokan Hilir dengan 19 titik, Bengkalis enam titik, Siak lima titik dan satu titik api masing-masing di Pelalawan dan Kuantan Singingi.

Republika


Hari terakhir program
-----------------------------------
MEMBANDINGKAN VAKSINASI MR / RUBELLA DI INDONESIA DENGAN DI ARAB SAUDI

Hari ini, 31 Oktober 2018 adalah hari terakhir perpanjangan Program nasional vaksinasi MR/  Rubella Fase II untuk 28 Provinsi di luar pulau Jawa.

Saya sebagai orang tua yang kebetulan kesemua anak anaknya masuk program ini tergelitik untuk menulis dari melihat kondisi yang ada. Meski terlambat atau di hari terakhir menuliskannya, semoga ada sisi pencerahan yang bisa ikut membantu tentang MR Rubella ini.

Tercapaikah target pemerintah 95 persen cakupan anak 9 bulan sampai 15 tahun sebanyak 31,9 juta orang hingga berakhirnya program ini di Oktober 2018? Tidak tampaknya.

Data terakhir yang saya dapat, per 15 Oktober 2018 total capaian imunisasi MR di Indonesia hanya sebesar 61,04 persen dari target 95 persen.

Posisi Provinsi Riau dalam pencapaian targetnya hanya separuh lebih sedikit dari rata rata nasional, hanya 37,3 persen dengan urutan ketiga dari yang terendah. Di bawah Riau, adalah Sumatera Barat dengan pencapaian 35,5 persen. Paling rendah di luar Jawa secara nasional adalah Provinsi Aceh hanya dapat 8,9 persen. Rendah.

Kota Pekanbaru tempat saya tinggal, saya baca di koran Tribun Pekanbaru tadi pagi lebih rendah lagi dari rata rata Provinsi Riau, kurang dari separuh rata- rata nasional. Hingga 30 Oktober, 2018 hanya 25,9 persen saja, yang mana 281.000 target anak hanya 72.800 anak baru yang terpenuhi di 21 Puskesmas wilayah kota Pekanbaru. Sangat rendah.

Adapun untuk Kabupaten Pelalawan tempat saya bekerja sudah lebih baik, di atas rata rata Provinsi, yakni 52%, (nomor 2 tertinggi setelah Kab. Kuansing), lumayan, alhamdulillah. Tetapi tetap saja rendah, dan juga masih di bawah rata - rata nasional.

Mungkin sudah pada tahu kenapa atau apa penyebab rendahnya partisipasi masyarakat tentang vaksinasi ini, ya terutama karena issue mengandung babi yang dinilai haram haram dan beberapa disinformasi plus info hoax tentang vaksin MR lainnya.

Di sekolah anak saya yang kedua (SD Al Azhar Syifa Budi) yang termasuk awal awal melaksanakan program ini, di kelasnya yang 25 orang, kurang dari separuh temannya yang ikut.

Di SD anak saya yang paling kecil (SD IT Al Kindi) yang baru dilaksanakan minggu lalu, Rabu 24 Oktober dari 31 siswa di kelasnya , hanya 7 yang ikut, termasuk anak saya tentunya.

Di sekolah anak saya yang paling besar (MTsN no 1 Pekanbaru) yang baru saja dilaksanakan dua hari lalu Senin, 29 Oktober 2018, tidak sampai 10 siswa dari 28 orang di kelasnya. Memang rendah.

Saat saya tanya ke mereka, kenapa teman - temannya banyak yang tidak ikut. Jawaban mereka hampir sama, "katanya haram yah.. Ada daging babinya, ada minyak babinya" Daging babi atau minyak babi? "Pokoknya ada babi babinya gitu lah. Kata orang tua teman teman begitu, jadi tidak dibolehkan". Kan fatwa MUI nya boleh karena belum ada yang selain itu? Pokoknya haram gitu lah yah kata teman - teman dari orang tuanya.

Panjang bila diulas satu satu tentang issue haram, disinformasi dan hoax tersebut. Hal yang sudah sering kita bahas di diskusi langsung maupun via chat dan grup WA masing-masing. Kalau pun diurai dan dijelaskan, orangtua yang resisten / menolak tetap saja bergeming karenanya. 😁

Tetapi satu untuk dicatat bahwa vaksin MR itu sendiri tidak mengandung babi, enzim babi hanya dipakai sebagai alat untuk mempercepat / katalisator untuk terbentuknya vaksin. Pada saat vaksin sudah jadi, katalisator tersebut dibuang / dipisah.

Baik, sekarang mari kita lihat dari dan  membandingkan dengan negara Arab Saudi saja sebagai contoh atau pedoman.  Memaparkan dari perbandingan dengan yang ada dan terjadi di negara Arab Saudi, negara asal muasal Islam, tanah kelahiran nabi Muhammad SAW, sebuah negara yang dapat menjadi patron semestinya tentang hal ini bila dikaitkan dengan hukum agama dalam penggunaannya.

Apakah vaksin Rubella di Arab Saudi sama dengan di Indonesia? Yakni sama sama menggunakan atau mengandung enzim babi? Iya sama. Berarti haram dong? Iya haram. Apakah vaksinasi MR juga diprogramkan di Arab Saudi? Iya diprogramkan. Berarti Arab Saudi juga mengeluarkan Fatwa boleh karena belum adanya yang halal? Tentunya demikian.

Oke. Lalu kapan dilaksanakan program tersebut, dan apakah respon masyarakatnya juga rendah seperti di Indonesia? Arab Saudi yang pemahaman agama (Islam) para warganya lebih baik atau paling tidak, tidak lebih rendah dari masyarakat Indonesia bagaimana responnya terhadap vaksinasi MR ini? Rendah juga kah? Tinggikah resistensinya terhadap MR Rubella?

Dengan googling  MMR vaccine In Arab Saudi anda akan tahu jawabannya (2 link terkait saya lampirkan di 2 komen pertama di bawah ini).

Ternyata di Arab Saudi sudah dilakukan sebelum Indonesia melakukan. Kalau Indonesia, negara kita fase I pada tahun 2017, dan fase II Agustus 2018, di Arab Saudi  sudah dari tahun 2015. Duluan dua tahun dari Indonesia yang dimulai untuk 3 juta anak saat itu.

Bila range umur anak yang kena program ini di Indonesia adalah umur 9 bulan sampai 15 tahun, Arab Saudi anak dengan range  sampai 18 tahun. Lebih panjang rentangnya 3 tahun dari Indonesia.

Pada tahun 2016 sudah 90 persen anak anak di Saudi Arabia disuntik imunisasi Rubella. Kita baru 61 persen pada Oktober 2018 ini. 90 persen di Arab Saudi itu 2 tahun yang lalu lho.. Tentunya tahun ini sudah lebih tinggi lagi.

Setahun berikutnya, tahun 2017 Arab Saudi menyediakan imunisasi setiap hari bahkan di lebih 2000 pusat kesehatan masyarakat mereka. Indonesia pasca berakhir perpanjangan ini? Belum tahu.

Arab Saudi lebih dulu dan sudah hampir semua anak anaknya di imunisasi dibandingkan dengan negara kita Indonesia.

Apakah pemerintah, ulama dan masyarakat Arab Saudi lebih kurang ilmu dan pemahaman agamanya dari pemerintah, ulama dan masyarakat Indonesia? Dan begitu saja menerima dan menjalankan program MR Rubella yang haram dengan begitu antusias di seluruh lapisan masyarakat mereka? Yuuk mari berpikir.

Arab Saudi dapat menjadi perbandingan bagaimana masyarakatnya respon dan antusias untuk vaksinasi anak anak mereka, sekaligus juga dapat menjadi pertimbangan bagi yang masih belum mau untuk memvaksinasi anaknya.

Sebagai catatan penutup :

1. Campak dan rubella itu tidak ada obatnya dan hanya bisa dicegah dengan vaksinasi campak dan rubella, dengan tercapainya herd community, yakni dalam satu lingkungan itu persentase anak yang divaksinasi tinggi itu virus yang disebar itu bisa distop. Angka 95% itulah pemerintah merasa aman, Safe. Masih kurang 30 persen lebih lagi

2. Campak masih merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian, sedangkan rubella akan menyebabkan kecacatan pada janin jika terkena pada ibu hamil. Campak bisa menyebabkan kematian karena komplikasinya bayi mengalami gangguan pendengaran, gangguan pada perkembangan otak, anaknya bisa terbelakang dan bisa lumpuh syarat motoriknya.

3. Dari data Kementerian Kesehatan antara 2010-2015 terdapat 23.000 kasus campak dan 3.000 kasus rubella. Tetapi perkiraan jumlah kasus campak dan rubella bisa jadi lebih tinggi karena banyak kasus tidak dilaporkan. Di Asia Tenggara dan Afrika, kasus rubella mencapai 120.000 setiap tahun. Tidak harus menunggu mayat bergelimpangan dulu atau para bayi banyak yang cacat, mencegah itu jauh lebih baik.

"YUUK.. SELAMATKAN ANAK ANAK KITA, GENERASI BANGSA, KETURUNAN KITA DENGAN SALAH SATUNYA IKUT VAKSINASI MR / RUBELLA."

"BILA PROGRAM KE SEKOLAH SEKOLAH TIDAK DIPERPANJANG LAGI, MASIH BISA DATANG KE PUSKESMAS ATAU POSYANDU TERDEKAT".

MARI AMANKAN ANAK- ANAK KITA, AMANKAN LINGKUNGAN KITA DENGAN HERD COMMUNITY YANG KUAT.

SILAHKAN HUBUNGI PUSKESMAS TERDEKAT!"  😁😍

Comments

Popular posts from this blog

Stand April di Pelalawan Expo 2018

Kami kembali ikut meramaikan Pelalawan Expo 2018. Ayo kunjungi stand APRIL di Blok 1 No.1 mulai dari tanggal 6-12 Oktober 2018. Sahabat bisa melihat bagaimana proses produksi dari kayu menjadi kertas atau dari kayu menjadi serat kain. Sentuh teksturnya, raba, dan lihat dari dekat.

Sahabat juga bisa ikut belajar membatik lho, juga bisa mencicipi produk-produk mitra binaan Community Development RAPP, dan jangan lupa sahabat berfoto selfie/wefie saat di booth APRIL ya, lalu post ke instagram, follow dan  tag @sahabatRAPP jangan lupa sertakan hashtag #APRILxPelalawanExpo2018 #sahabatRAPP hadiah menarik sudah kami siapkan untuk sahabat dengan foto terbaik 😉.

#APRILxPelalawanExpo2018 #sahabatRAPP #PelalawanExpo2018 #Event #Paperone #GoodforCommunity #GoodforClimate #GoodforCountry #Paper #Industry #Sustainable #Concession #CommunityDevelopment #WomenEmpowerment #BatikBono #business #Riau #viscose #acacia #rayon #lifeatAPRIL #RAPPuntukIndonesia

Wow jokowi

Sembilan Kepala Daerah Kabupaten - Kota se - Propinsi Riau dan Wagubri mendukung secara politis pasangan Capres Ir.Joko Widodo dan Prof.DR.K.H.Maruf Amin sebagai presiden dan wapres tahun 2019-2024.
Walaupun hal tersebut adalah merupakan hak hak individu kepala daerah tsb tapi cukup membuat panas kubu seberangnya dan belum tentu juga rakyat mengikutinya karena rakyat NKRI Propinsi Riau mempunyai hak yang sama dalam hak suara memilih satu orang satu suara bukan lebih.
Kemampuan Kepala daerah yang ganteng2 dgn foto selfie belum tentu mengikuti arah politik pemimpin tsb karena rakyat butuh pembuktian dalam mensejahterakan rakyat Riau dalam berdemokrasi daulat rakyat bukan daulat tuaku.
Kemampuan para pemimpin tsb mendukung tsb apakah karena mendukung tersangkut kasus hukum seperti wako dumai Drs. Zulkifli As Msi dan Zainal Azis Bupati Kampar oleh KPK atau yg lain karena hati nuraninya.
Perintah partai masing masing sebagai pengusung dan pendukung atau kemauan diri sendiri dengan tertarik…