Ketua DPRD Pelalawan Setuju Mencabut HGU PT TUM

Ketua DPRD Pelalawan Setuju dengan Pencabutan HGU PT TUM. Baharuddin atas namanKetua DPRD Pelalawan setuju dengan  pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisetia Usaha Mandiri (PT TUM) seperti yang disampaikan kepada Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FM-PPM) ketika menggelar pertemuan pada Senin pagi (8/8/2022).

https://www.halloriau.com/foto_berita/46IMG-20220809-WA0049.jpg


DPRD Pelalawan setuju 100% untuk mencabut HGU PT. TUM, karena areal PT TUM berada pada areal gambut. Seterusnya DPRD Pelalawan juga akan memastikan Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk tidak menerbitkan izin baru untuk PT TUM.

PT TUM ini tidak mempunyai AMDAL, IUP-B, dan izin lainnya. DPRD Pelalawan akan terus mengawal sampai HGU nya benar benar  sah dicabut.

Tindakan selanjutnya pihak DPRD Pelalawan akan mengirimkan surat resmi ke pemerintah pusat yang ditujukan kepada Kementrian ATR/BPN, Komisi IV DPR RI, dan Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua operasional PT TUM.

Pulau Mendol sangat tidak cocok dijadikan perkebunan kelapa sawit, karena hampir sembilan puluh persen HGU PT TUM itu adalah kawasan kubah gambut yang sangat tidak bagus untuk perkebunan kelapa sawit.

Sejumlah tokoh masyarakat Kuala Kampar yang bernama M. Nasir Penyalai memastikan bahwa masyarakat Penyalai Kuala Kampar menolak penuh kehadiran PT. TUM di kampung mereka Pulau Mendul Kuala Kampar. Sumber : halloriau.com

Posting Komentar untuk "Ketua DPRD Pelalawan Setuju Mencabut HGU PT TUM"